Tak Masuk Desil 1–4? Ini Cara Warga Desil 5 dan 6 Masih Bisa Dapat Bansos

Ilustrasi penerima bansos : Istimewa

ElangUpdate - Jakarta, 8 Februari 2026 – Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang terus berubah, program bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu pilar utama pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan melindungi masyarakat rentan. 

Namun, sering kali muncul pertanyaan: mengapa bansos lebih difokuskan pada desil 1 hingga 4, dan bagaimana nasib kelompok desil 5 dan 6 yang berada di ambang batas kemiskinan? 

Artikel ini akan membahas secara mendalam mekanisme penyaluran bansos berdasarkan klasifikasi desil, peluang bagi kelompok menengah bawah, serta tips praktis untuk memeriksa kelayakan. 

Dengan pendekatan yang komprehensif, kita akan mengupas isu ini agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Memahami Konsep Desil Pendapatan: Fondasi Penargetan Bansos

Sebelum membahas bansos secara spesifik, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan "desil". Desil adalah metode statistik yang membagi populasi masyarakat menjadi 10 kelompok setara berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan per kapita. 

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data ini untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga. 

Setiap desil mewakili 10% dari total penduduk, dengan desil 1 sebagai kelompok termiskin dan desil 10 sebagai yang terkaya.

Bayangkan sebuah piramida sosial: di dasar, desil 1 mencakup 10% masyarakat dengan pengeluaran bulanan di bawah garis kemiskinan ekstrem, sering kali kurang dari Rp300.000 per orang. 

Desil 2 dan 3 meliputi kelompok miskin dan hampir miskin, di mana pengeluaran harian untuk makanan pokok saja sudah menyita sebagian besar anggaran. 

Desil 4, yang dikenal sebagai rentan miskin, adalah kelompok yang sedikit lebih stabil tapi masih rawan tergelincir akibat guncangan ekonomi seperti inflasi atau kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, desil 5 berada di zona "pas-pasan" atau menengah bawah stabil. Kelompok ini memiliki pengeluaran sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per kapita per bulan, cukup untuk kebutuhan dasar tapi minim cadangan untuk darurat. 

Desil 6, sebagai kelompok menengah awal, mulai menunjukkan tanda-tanda kestabilan dengan akses lebih baik ke pendidikan dan kesehatan, meski masih bergantung pada pekerjaan informal. 

Klasifikasi ini bukan sekadar angka; ia menjadi dasar pemerintah untuk memastikan bansos tepat sasaran, menghindari pemborosan anggaran negara yang terbatas.

Menurut data BPS tahun 2025, sekitar 40% penduduk Indonesia masih berada di desil 1-4, yang menjadi prioritas utama bansos. 

Namun, dengan laju urbanisasi dan kenaikan harga bahan pokok, desil 5 dan 6 semakin rentan terhadap kemunduran ekonomi. 

Di sinilah tantangan muncul: bagaimana menyeimbangkan keadilan tanpa mengorbankan efisiensi?

Kriteria Bansos Khusus untuk Desil 1-4: Mengapa Prioritas Ini Penting?

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), telah menetapkan desil 1-4 sebagai penerima utama berbagai program bansos sejak era reformasi. 

Alasan utamanya adalah untuk memerangi kemiskinan struktural yang menjangkiti hampir separuh populasi. 

Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang khusus untuk kelompok ini, dengan syarat ketat seperti keikutsertaan anak dalam sekolah dan pemeriksaan kesehatan rutin.

PKH, misalnya, memberikan transfer tunai bersyarat hingga Rp3 juta per tahun per keluarga, tergantung jumlah anggota. Pada 2025, program ini menjangkau lebih dari 10 juta keluarga di desil 1-4, fokus pada pengentasan siklus kemiskinan generasional. 

Selain PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako menyediakan kartu berisi kuota belanja makanan senilai Rp200.000 per bulan, prioritas untuk desil 1-4 agar memenuhi nutrisi dasar.

Lalu ada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), di mana pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan untuk kelompok ini. 

Ini krusial karena desil 1-4 sering kali menghadapi biaya medis yang memiskinkan. Data Kemensos menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2025, alokasi bansos untuk desil 1-4 mencapai Rp150 triliun, atau 70% dari total anggaran sosial. 

Prioritas ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), basis data nasional yang diperbarui secara berkala melalui verifikasi lapangan.

Tapi, mengapa tidak lebih luas? Jawabannya ada pada prinsip targeting: bansos harus efisien untuk mencapai dampak maksimal. 

Jika diperluas ke desil lebih tinggi, anggaran bisa tersebar tipis, mengurangi manfaat bagi yang paling membutuhkan. 

Namun, ini tidak berarti desil 5 dan 6 ditinggalkan sepenuhnya pemerintah memiliki mekanisme fleksibel untuk inklusi mereka.

Peluang Bansos bagi Desil 5 dan 6: Jembatan Menuju Kesejahteraan Inklusif

Bagi masyarakat di desil 5 dan 6, akses bansos bukanlah mimpi mustahil, meski tidak seprioritas desil bawah. 

Perubahan kebijakan terbaru, mulai triwulan I 2026, menandai era baru di mana kriteria desil untuk beberapa program diperluas. 

Misalnya, BPNT kini mencakup desil 1-5, memungkinkan kelompok pas-pasan untuk mendapatkan bantuan pangan. Ini respons terhadap inflasi pangan yang mencapai 5-7% pada 2025, di mana desil 5 sering kehilangan daya beli.

Demikian pula, PBI-JK telah diintegrasikan dengan desil 1-5, memberikan jaminan kesehatan gratis bagi 50% populasi bawah-menengah. 

Untuk desil 6, peluang datang melalui program tambahan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sementara selama krisis, atau inisiatif lokal seperti Kartu Prakerja yang menargetkan pekerja informal di kelompok menengah awal. 

Pada 2025, sekitar 2 juta penerima BLT berasal dari desil 5-6, terutama di daerah pedesaan yang terdampak banjir atau pandemi sisa.

Bagaimana cara desil 5 dan 6 masuk ke daftar? Kuncinya adalah DTKS yang dinamis. Masyarakat bisa mengajukan perubahan data melalui aplikasi Cek Bansos atau kantor sosial setempat. 

Jika pengeluaran rumah tangga turun akibat PHK atau sakit, desil bisa bergeser ke bawah, membuka pintu bansos. 

Contoh nyata: di Jawa Tengah, ribuan keluarga desil 5 naik kelas menjadi penerima BPNT setelah verifikasi ulang pada akhir 2025.

Selain itu, program inovatif seperti Bansos Produktif mulai menyasar desil 5-6. Ini berupa bantuan modal usaha kecil, seperti pinjaman lunak Rp5-10 juta untuk pedagang kaki lima, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi. 

Pemerintah berkolaborasi dengan OJK untuk memastikan distribusi adil, menghindari elite capture. Dengan demikian, desil 5 dan 6 bukan hanya penerima pasif, tapi mitra dalam pembangunan berkelanjutan.

Program Bansos Terkini dan Cara Mengecek Kelayakan Desil

Untuk memudahkan akses, mari kita breakdown program bansos utama beserta cakupannya:

• PKH: Khusus desil 1-4. Manfaat: Transfer tunai bersyarat untuk pendidikan dan kesehatan. Cara daftar: Update DTKS via kecamatan.
• BPNT/Sembako: Desil 1-5. Manfaat: Kuota belanja makanan di e-warung. Periode: Bulanan, Rp150.000-200.000.
• PBI-JK: Desil 1-5. Manfaat: Iuran BPJS gratis. Integrasi dengan JKN nasional.
• BLT Umum: Fleksibel, termasuk desil 6 saat darurat. Manfaat: Rp300.000-600.000 per orang, disalurkan via bank atau pos.
• Bansos Produktif: Desil 4-6. Manfaat: Modal usaha dan pelatihan vokasi.

Cara cek desil sangat sederhana di era digital. Unduh aplikasi "Cek Bansos" dari Play Store atau App Store, masukkan NIK dan KK, lalu tunggu hasil. 

Alternatif, kunjungi situs kemensos.go.id atau hubungi call center 129. Proses verifikasi memakan waktu 7-14 hari, dan hasilnya bersifat rahasia. 

Pada November 2025, lebih dari 5 juta orang menggunakan fitur ini, menurunkan angka kesalahan targeting hingga 20%.

Tips tambahan: Pastikan data DTKS Anda up-to-date. Jika desil Anda 5 atau 6, pantau pengumuman Kemensos untuk program khusus, seperti perluasan BLT pasca-Lebaran 2026. 

Jangan ragu berkonsultasi dengan RT/RW setempat untuk bantuan pengajuan.

Dampak Bansos terhadap Desil 5-6 dan Tantangan ke Depan

Dampak bansos terhadap desil 5 dan 6 tidak bisa dianggap remeh. Studi dari Bank Dunia pada 2025 menunjukkan bahwa inklusi desil 5 dalam BPNT meningkatkan indeks nutrisi keluarga sebesar 15%, mengurangi stunting pada anak. Bagi desil 6, program vokasi seperti Prakerja telah menciptakan 500.000 lapangan kerja baru, mendorong mobilitas sosial naik ke desil 7-8.

Namun, tantangan tetap ada. Korupsi di tingkat lokal sering menyimpangkan bansos, sementara stigma "malu menerima bantuan" menghalangi desil 5-6 untuk mengajukan. 

Selain itu, inflasi dan perubahan iklim mempercepat degradasi desil, memerlukan DTKS yang lebih adaptif. Pemerintah merespons dengan AI untuk prediksi kemiskinan, tapi implementasi butuh waktu.

Secara keseluruhan, bansos telah mengurangi tingkat kemiskinan dari 9,5% pada 2024 menjadi 8,2% pada 2025, dengan kontribusi signifikan dari targeting desil. 

Namun, untuk desil 5-6, diperlukan pendekatan holistik: gabungan bansos dengan pelatihan keterampilan dan akses kredit murah.

Kesimpulan: Menuju Bansos yang Lebih Inklusif dan Adil

Bansos khusus desil 1-4 memang esensial untuk fondasi kesejahteraan nasional, tapi desil 5 dan 6 memainkan peran krusial sebagai penyangga ekonomi menengah. 

Dengan perubahan kebijakan 2026, peluang bagi kelompok ini semakin terbuka, asal masyarakat proaktif dalam verifikasi data. 

Ingat, bansos bukan sekadar uang, tapi investasi di masa depan Indonesia yang merata.

Jika Anda berada di desil 5 atau 6 dan merasa layak, jangan tunggu cek sekarang dan ajukan hak Anda. Bersama, kita bangun masyarakat yang tangguh. Untuk info lebih lanjut, kunjungi situs resmi Kemensos atau ikuti update di media sosial pemerintah.

Artikel ini disusun berdasarkan data terkini BPS dan Kemensos per Februari 2026. Pendapat adalah tanggung jawab penulis, bertujuan edukasi masyarakat.