Update Bansos 2025: Status Exclude KPM Akibat Judi Online dan Langkah Pemulihan Hak

ElangUpdate | JAKARTA, 10 September 2025 – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia terus menjadi sorotan, terutama dengan munculnya kasus status "exclude" bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol). 

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya karena banyak KPM yang merasa tidak bersalah namun kehilangan hak bansos mereka. 

Hingga kini, belum ada regulasi resmi yang mengatur mekanisme sanggah atau pemulihan hak bagi KPM terdampak. Artikel ini akan mengupas tuntas isu tersebut, termasuk langkah sementara yang dapat diambil dan antisipasi kebijakan ke depan.

1. Status Exclude KPM Akibat Indikasi Judi Online

Program bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan tulang punggung bagi jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia. 

Namun, pada tahap kedua penyaluran bansos tahun 2025, banyak KPM mendapati status mereka berubah menjadi "exclude" di sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation). 

Status ini menandakan bahwa mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos untuk periode tertentu.

Salah satu penyebab utama status exclude adalah indikasi keterlibatan KPM dalam aktivitas judi online. Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa sekitar 2% dari total penerima bansos terdeteksi memiliki aktivitas transaksi yang terkait dengan judi online. 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas terhadap KPM yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, ia juga mengakui bahwa tidak semua kasus disebabkan oleh kesalahan KPM.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Aplikasi Kesejahteraan Sosial (PPTAK) menyadari kompleksitas masalah ini. Banyak KPM yang menjadi korban penyalahgunaan data, seperti NIK yang digunakan oleh pihak ketiga untuk transaksi judi online tanpa izin. 

Oleh karena itu, Kemensos berencana merumuskan kebijakan baru yang memberikan ruang bagi KPM untuk memulihkan hak mereka. Meski begitu, hingga September 2025, regulasi resmi terkait mekanisme sanggah untuk kasus ini masih dalam tahap pengembangan.

2. Langkah Rehabilitasi dan Pemutihan Data

Saat ini, belum ada regulasi teknis yang jelas mengenai prosedur sanggah atau rehabilitasi data bagi KPM yang terkena status exclude akibat indikasi judi online. 

Hal ini menyebabkan banyak KPM bingung tentang langkah yang harus diambil untuk memulihkan hak bansos mereka. Meski demikian, ada beberapa tindakan sementara yang dapat dilakukan oleh KPM, pendamping sosial, dan pemerintah daerah untuk mengatasi situasi ini.

1. Dokumentasi Kasus: Pendamping sosial dan pemerintah daerah diminta untuk mendokumentasikan kasus-kasus KPM yang terkena status exclude akibat indikasi judi online. Dokumentasi ini mencakup bukti bahwa KPM tidak terlibat langsung dalam aktivitas tersebut, seperti laporan kepolisian atas pencurian identitas atau bukti bahwa NIK digunakan tanpa izin.
2. Pelaporan Berjenjang: Data yang terkumpul harus dilaporkan secara berjenjang melalui Koordinator Wilayah (Korwil) masing-masing daerah, untuk kemudian diteruskan ke Jaringan Sosial (JS) atau Kelompok Kerja (Pokja) Bansos. Dokumentasi yang rapi akan mempermudah proses verifikasi ketika regulasi resmi telah diterbitkan.
3. Pengamanan Data Pribadi: Sambil menunggu kebijakan resmi, KPM disarankan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan NIK. Hindari memberikan informasi sensitif kepada pihak yang tidak terpercaya untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Kemensos juga membuka kanal pengaduan melalui Call Center 171 yang beroperasi 24 jam, serta layanan langsung di Dinas Sosial setempat mulai 1 Juli 2025. 

Masyarakat dapat menggunakan kanal ini untuk melaporkan masalah terkait status exclude, meskipun proses tindak lanjutnya masih menunggu kebijakan resmi.

Catatan: KPM yang merasa menjadi korban penyalahgunaan data disarankan untuk segera melapor ke pihak berwenang, seperti kepolisian, untuk mendapatkan bukti resmi yang dapat digunakan dalam proses sanggah di masa depan.

3. Penghentian Distribusi KKS Terdampak

Bagi KPM yang sudah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) namun terindikasi terkait judi online, Kemensos menegaskan bahwa KKS tersebut tidak perlu ditarik kembali. Langkah ini diambil untuk menghindari kerumitan administratif di lapangan. Sebagai gantinya, pemerintah daerah dan pendamping sosial diminta untuk melakukan rekapitulasi data KPM terdampak dan melaporkannya secara berjenjang.

• Rekapitulasi Data: Pendamping sosial harus mencatat secara detail KPM dengan status exclude akibat indikasi judi online. Data ini harus mencakup informasi seperti nama, NIK, alamat, dan bukti pendukung (jika ada).
• Pelaporan ke Korwil: Data yang telah direkap harus dilaporkan ke Koordinator Wilayah untuk diteruskan ke JS atau Pokja Bansos. Proses ini memastikan bahwa informasi KPM terdokumentasi dengan baik untuk keperluan verifikasi di masa depan.
• Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah diminta untuk terus memantau status KPM dan memastikan bahwa data yang dilaporkan akurat. Hal ini penting untuk mempercepat tindak lanjut ketika kebijakan baru diterbitkan.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani kasus status exclude secara transparan dan terstruktur. Dengan dokumentasi yang baik, KPM memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kembali hak bansos mereka ketika mekanisme sanggah resmi telah tersedia.

4. Antisipasi Kebijakan Baru

Kemensos menyadari bahwa kasus status exclude akibat indikasi judi online bukanlah permasalahan sederhana. Banyak KPM yang menjadi korban penyalahgunaan data, sehingga diperlukan kebijakan yang adil dan inklusif. Dalam waktu dekat, Kemensos diharapkan merilis regulasi baru yang mencakup:

• Mekanisme Sanggah Khusus: Prosedur khusus untuk KPM yang ingin menyanggah status exclude akibat indikasi judi online, termasuk persyaratan dokumen seperti laporan kepolisian atau bukti bahwa NIK disalahgunakan.
• Rehabilitasi Data: Proses pemutihan data bagi KPM yang terbukti tidak terlibat dalam aktivitas judi online, sehingga mereka dapat kembali masuk ke daftar penerima bansos.
• Penguatan Keamanan Data: Langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan NIK di masa depan, seperti edukasi kepada KPM tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk terus memperbaiki akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menjadi basis utama penyaluran bansos. 

Dengan DTSEN, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan meminimalkan kesalahan seperti inclusion error (penerima tidak layak yang masih tercatat) dan exclusion error (penerima layak yang tidak terdata).

5. Pesan untuk KPM dan Masyarakat

Bagi KPM yang terkena status exclude, penting untuk tetap tenang dan proaktif. Dokumentasikan setiap bukti yang dapat mendukung klaim bahwa status exclude terjadi akibat penyalahgunaan data. Manfaatkan kanal pengaduan resmi seperti Call Center 171 atau Dinas Sosial setempat untuk menyampaikan keluhan. Selain itu, pastikan data pribadi Anda terlindungi untuk mencegah masalah serupa di masa depan.

Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif melalui fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos (https://cekbansos.kemensos.go.id). Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan calon penerima bansos atau menyanggah penerima yang dianggap tidak layak. Dengan partisipasi aktif, penyaluran bansos dapat lebih transparan dan tepat sasaran.

Kasus status exclude KPM akibat indikasi judi online menunjukkan tantangan baru dalam penyaluran bansos di Indonesia. Meski regulasi resmi belum tersedia, langkah-langkah sementara seperti dokumentasi kasus dan pelaporan berjenjang menjadi solusi awal yang dapat diambil. 

Dengan komitmen Kemensos untuk merumuskan kebijakan baru, diharapkan KPM yang menjadi korban penyalahgunaan data dapat segera memulihkan hak mereka. Mari bersama-sama mendukung penyaluran bansos yang adil dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.