Kenapa Banyak Menteri Terjerat Kasus Korupsi di Era Presiden Jokowi?

ElangID, 5 Agustus 2025 –Sepanjang dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024, isu korupsi menjadi sorotan publik yang tak pernah redup. Meskipun Jokowi kerap menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, realitas di lapangan menunjukkan paradoks yang mencolok: sejumlah menteri di kabinetnya justru terjerat kasus korupsi. 

Kasus-kasus ini tidak hanya melibatkan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. 

Artikel ini akan mengupas tuntas faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya menteri di era Jokowi tersandung kasus korupsi, dampaknya terhadap kepercayaan publik, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya di masa depan.

Latar Belakang: Harapan Tinggi di Awal Pemerintahan

Ketika Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden pada 2014, publik menyambutnya dengan harapan besar. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan memiliki rekam jejak yang relatif bersih dari korupsi selama menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Salah satu langkah awalnya yang mendapat pujian adalah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses seleksi anggota kabinet. Langkah ini dianggap sebagai bentuk komitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Namun, harapan tersebut perlahan memudar seiring munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri-menteri di kabinetnya. 

Dari periode pertama (2014-2019) hingga periode kedua (2019-2024), setidaknya tujuh menteri diketahui terseret kasus korupsi, dengan kasus terbaru menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada September 2025.

Deretan Menteri yang Terjerat Korupsi

Berikut adalah beberapa menteri di era Jokowi yang tersandung kasus korupsi, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari berbagai sumber terpercaya:

1. Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2019-2024): Diteteapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun, yang merugikan negara hingga Rp1,9 triliun.
2. Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian, 2019-2023): Divonis 10 tahun penjara karena kasus pemerasan dan gratifikasi senilai Rp44,5 miliar di Kementerian Pertanian.
3. Johnny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika, 2019-2023): Divonis 15 tahun penjara atas kasus korupsi proyek menara BTS 4G BAKTI Kominfo dengan kerugian negara Rp8,32 triliun.
4. Juliari Batubara (Menteri Sosial, 2019-2020): Divonis 12 tahun penjara karena korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 senilai Rp32,482 miliar.
5. Edечение (Menteri Kelautan dan Perikanan, 2019-2020): Dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kasus suap ekspor benih lobster.
6. Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga, 2014-2019): Divonis 7 tahun penjara karena kasus suap dana hibah KONI.
7. Idrus Marham (Menteri Sosial, 2018): Divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap proyek pembangkit listrik 35 ribu MW.
8. Thomas Trikasih Lembong (Menteri Perdagangan, 2015-2016): Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp578,1 miliar pada 2015-2016. Lembong divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta pada Juli 2025 oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Namun, pada 1 Agustus 2025, ia dibebaskan dari Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, setelah menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan persetujuan DPR. Abolisi ini membatalkan hukuman dan menghapus seluruh perkara, sehingga nama Lembong dinyatakan bersih secara hukum.

Jika ditotal, kasus-kasus ini telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai puluhan triliun rupiah, dan mencoreng citra pemerintahan Jokowi yang awalnya diharapkan menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi.

Faktor Penyebab Maraknya Korupsi di Kalangan Menteri

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa banyak menteri di era Jokowi terjerat kasus korupsi:

1. Seleksi Kabinet yang Kompromistis
   Meskipun Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi kabinet, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh dinamika politik. Banyak menteri yang dipilih berdasarkan kompromi dengan partai politik pendukung, yang tidak selalu memprioritaskan integritas. Hal ini menyebabkan beberapa figur dengan rekam jejak yang kurang bersih tetap lolos sebagai menteri.
2. Proyek Infrastruktur dan Anggaran Besar
   Pemerintahan Jokowi dikenal dengan ambisi besar dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial. Proyek-proyek besar seperti pembangunan BTS 4G, bansos Covid-19, dan pengadaan teknologi pendidikan melibatkan anggaran triliunan rupiah. Skala proyek yang besar ini sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi, terutama jika pengawasan lemah.
3. Lemahnya Pengawasan Internal
   Pengawasan internal di kementerian sering kali tidak memadai. Banyak kasus korupsi, seperti pemerasan di Kementerian Pertanian atau pengadaan Chromebook, menunjukkan kurangnya mekanisme checks and balances yang efektif di lingkungan kementerian.
4. Budaya Politik dan Impunitas
   Budaya politik yang masih permisif terhadap korupsi, ditambah dengan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku, turut memperparah situasi. Beberapa menteri yang terjerat kasus korupsi bahkan tetap mendapatkan dukungan politik, yang menunjukkan kurangnya efek jera.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan menteri di era Jokowi telah merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena harapan akan pemerintahan yang bersih tidak terwujud. 

Kasus-kasus ini juga mencoreng reputasi Jokowi sebagai pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif. Selain itu, kerugian finansial yang ditimbulkan mengurangi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Di sisi lain, kasus-kasus ini juga menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung masih aktif menangani korupsi. Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tetap dipertanyakan karena banyaknya kasus yang muncul di level tertinggi pemerintahan.

Upaya Mencegah Korupsi di Masa Depan

Untuk mencegah kasus serupa terulang, beberapa langkah perlu diambil:

• Seleksi Kabinet yang Lebih Ketat: Proses seleksi menteri harus lebih transparan dan berbasis integritas, bukan hanya kompromi politik.
• Penguatan Pengawasan: Sistem pengawasan internal di kementerian perlu diperkuat, termasuk audit rutin dan pelaporan transparan atas penggunaan anggaran.
• Peningkatan Efek Jera: Hukuman yang lebih berat dan konsisten bagi pelaku korupsi, termasuk penyitaan aset, dapat memberikan efek jera.
• Edukasi Anti-Korupsi: Pendidikan anti-korupsi perlu diterapkan sejak dini untuk membangun budaya integritas di kalangan pejabat dan masyarakat.

Kesimpulan

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan menteri di era Presiden Joko Widodo menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola pemerintahan. 

Meskipun Jokowi memiliki niat baik untuk memberantas korupsi, faktor seperti kompromi politik, lemahnya pengawasan, dan budaya impunitas telah menghambat upaya tersebut. 

Kasus-kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan. 

Untuk mencegah hal serupa di masa depan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam seleksi pejabat, pengawasan anggaran, dan penegakan hukum. Hanya dengan langkah-langkah konkret, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dapat terwujud.