Presiden Maduro: “AS Ingin Kuasai Minyak Venezuela, Anggap Kami Tidak Ada” – Analisis Mendalam Konflik Geopolitik Terbaru

ElangUpdate | 2 Desember 2025 – Pada akhir November 2025, Presiden Venezuela Nicolás Maduro kembali mengeluarkan pernyataan keras yang langsung menjadi headline dunia. Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional dan diunggah di akun media sosial resminya, Maduro menegaskan:

“Izinkan saya menjelaskannya kepada masyarakat internasional. Amerika Serikat berupaya menguasai sumber daya minyak Venezuela, memperlakukan cadangan terbesar di dunia seolah-olah negara ini beserta rakyatnya tidak ada. Tindakan seperti itu tidak akan berhasil di bawah kepemimpinan saya.”

Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik biasa. Ini adalah ringkasan dari konflik panjang antara Caracas dan Washington yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade, dengan inti pertarungan adalah cadangan minyak terbukti terbesar di dunia yang dimiliki Venezuela.

1. Fakta Cadangan Minyak Venezuela yang Membuat Dunia Gelisah

Menurut data OPEC 2024 dan laporan BP Statistical Review of World Energy 2025, Venezuela masih memegang 303,8 miliar barel cadangan minyak terbukti – lebih besar dari Arab Saudi (267 miliar barel) dan jauh di atas Rusia maupun Amerika Serikat sendiri. Sebagian besar berupa minyak ekstra berat di Sabuk Orinoco (Orinoco Belt), yang memang memerlukan teknologi tinggi dan investasi besar untuk diekstrak, tetapi nilai strategisnya tak terbantahkan.

Di tengah transisi energi global, ketika banyak negara mulai meninggalkan bahan bakar fosil, mengapa minyak Venezuela masih menjadi rebutan? Jawabannya sederhana:

• Cadangan konvensional dunia terus menipis.
• Minyak berat Venezuela bisa diolah menjadi solar dan bahan bakar kapal – komoditas yang masih sangat dibutuhkan hingga 2050 menurut proyeksi IEA.
• Letak geografis Venezuela yang dekat dengan Amerika Serikat (jarak pengiriman lebih pendek daripada Timur Tengah) memberikan keunggulan logistik luar biasa.

2. Sejarah Singkat “Obsesi” AS terhadap Minyak Venezuela

Sejak era Hugo Chávez (1999-2013), hubungan Venezuela-AS terus memburuk. Chávez melakukan nasionalisasi besar-besaran industri minyak pada 2007, mengakhiri kontrak-kontrak menguntungkan perusahaan AS seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips. Sejak itu, Washington mulai menerapkan sanksi bertahap.

Di bawah pemerintahan Donald Trump (2017-2021), sanksi diperluas secara dramatis:

• Januari 2019: AS mengakui Juan Guaidó sebagai “presiden interim”.
• 28 Januari 2019: Sanksi terhadap PDVSA (perusahaan minyak negara Venezuela).
• Agustus 2019: Executive Order 13884 yang membekukan seluruh aset pemerintah Venezuela di AS.
• 2020-2024: Sanksi sekunder terhadap perusahaan negara ketiga yang masih membeli minyak Venezuela.

Hasilnya? Produksi minyak Venezuela yang pernah mencapai 3,5 juta barel/hari pada tahun 2008, anjlok hingga di bawah 400.000 barel/hari pada 2020. Krisis ekonomi, hiperinflasi, dan eksodus massal rakyat Venezuela menjadi konsekuensi langsung.

3. Apa yang Berubah pada 2025?

Meski Joe Biden sempat melonggarkan sanksi pada Oktober 2022 melalui “Chevron License” yang mengizinkan Chevron beroperasi kembali (dengan syarat royalti masuk ke rekening escrow, bukan ke pemerintah Maduro), lisensi itu dicabut lagi pada April 2024 setelah Maduro dianggap melanggar Kesepakatan Barbados tentang pemilu yang adil.

Pada 2025, situasi semakin rumit karena:

1. Harga minyak dunia kembali naik akibat konflik di Timur Tengah dan pemotongan produksi OPEC+.
2. Venezuela berhasil meningkatkan produksi menjadi sekitar 950.000 barel/hari berkat bantuan teknis Iran dan investasi Tiongkok.
3. Pemerintah Maduro semakin dekat dengan Rusia dan Iran – dua musuh utama AS di arena global.
4. AS sendiri menghadapi kekurangan solar di Pantai Timur dan membutuhkan sumber pasokan alternatif.

Di tengah kondisi ini, pernyataan Maduro bahwa “AS ingin menguasai minyak kami seolah-olah kami tidak ada” bukan tanpa dasar. Dokumen-dokumen yang bocor dari Departemen Luar Negeri AS (dirilis oleh WikiLeaks dan outlet independen pada 2023-2024) menunjukkan bahwa salah satu opsi yang pernah dibahas di Washington adalah “intervensi terbatas untuk mengamankan infrastruktur minyak” jika terjadi “kolaps total pemerintahan Maduro”.

4. Respons Dunia Internasional

Negara-negara Amerika Latin terpecah:

• Kolombia dan Brasil (di bawah pemerintahan Lula) mulai membuka kembali hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Caracas.
• Meksiko tetap netral dan terus menjadi mediator.
• Argentina di bawah Javier Milei mengecam Maduro keras.

Di luar kawasan, Tiongkok dan Rusia tetap menjadi pembeli utama minyak Venezuela (meski sering melalui skema ship-to-ship transfer untuk menghindari sanksi). India juga diam-diam kembali membeli minyak Venezuela sejak pertengahan 2025.

5. Apakah Tuduhan Maduro Benar Secara Faktual?

Jika kita melihat dari sudut hukum internasional dan prinsip kedaulatan, ya, tuduhan Maduro memiliki dasar yang kuat:

• AS secara sepihak menyita aset CITGO (anak perusahaan PDVSA di AS) senilai lebih dari US$7 miliar untuk “dibayarkan kepada kreditur” – padahal itu aset negara berdaulat.
• AS melarang perusahaan AS dan sekutunya bertransaksi dengan PDVSA, praktis melakukan blokade ekonomi.
• Pengakuan terhadap “pemerintahan paralel” Guaidó (yang kini sudah tidak relevan) adalah pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB.

Namun dari perspektif Washington, semua itu dibenarkan karena “Maduro adalah diktator yang mencuri pemilu 2018 dan 2024, melakukan pelanggaran HAM berat, serta menghancurkan ekonomi negara”. Narasi ini didukung oleh laporan Human Rights Watch, Amnesty International, dan Panel Ahli PBB.

Kesimpulan: Perang Dingin Baru di Karibia

Pernyataan Presiden Maduro pada akhir 2025 bukan sekadar propaganda domestik. Ini adalah seruan kepada dunia bahwa Venezuela tidak akan menyerahkan kedaulatan atas sumber daya alamnya, sebesar apapun tekanan yang diterima.

Di sisi lain, Amerika Serikat – terlepas dari alasan moral atau demokrasi yang dikemukakan – memang memiliki kepentingan strategis yang sangat besar atas minyak Venezuela. Dalam dunia yang masih bergantung pada energi fosil, menguasai Orinoco Belt berarti menguasai salah satu kunci pasokan energi global untuk dekade mendatang.

Konflik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Sanksi, diplomasi, ancaman militer, dan perlawanan rakyat Venezuela akan terus berlangsung. Yang pasti, di balik semua retorika politik, ada satu fakta yang tak terbantahkan: 303 miliar barel minyak di bawah tanah Venezuela terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja – baik oleh Caracas maupun Washington.