DPR Usul Tambahan Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Menkeu Purbaya Setuju

Latar Belakang Usulan DPR

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa usulan penambahan bansos minyak goreng ini merupakan hasil konsultasi dengan pimpinan DPR. Menurutnya, bantuan beras 10 kg per bulan yang telah digulirkan pemerintah sejak beberapa waktu lalu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. 

Oleh karena itu, DPR mengusulkan tambahan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk melengkapi paket bansos pangan.

“Kami barusan berkonsultasi dengan pimpinan DPR, dan ini adalah permintaan langsung dari pimpinan. Stimulus ekonomi sebesar Rp16,23 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk bansos beras 10 kg dianggap belum cukup. 

Kami mohon agar setiap bulan ditambahkan minyak goreng 2 liter,” ujar Said dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta.

Said menambahkan bahwa awalnya DPR mempertimbangkan untuk mengusulkan tambahan minyak goreng sebanyak 5 liter per bulan. 

Namun, setelah mempertimbangkan harga minyak goreng yang relatif tinggi, usulan tersebut direvisi menjadi 2 liter agar lebih sesuai dengan kapasitas anggaran negara. “Kalau 5 liter, biayanya justru bisa lebih mahal dari berasnya. Jadi, kami sepakat untuk usul 2 liter saja,” jelasnya.

Respons Menkeu Purbaya: Kami Sanggup!

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dengan cepat menanggapi usulan DPR tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk merealisasikannya. 

Ia menegaskan bahwa anggaran negara masih memungkinkan untuk menambah bansos minyak goreng 2 liter per bulan. “Kalau tambah 2 liter minyak goreng, saya pikir kami sanggup,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Purbaya juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana tambahan untuk bansos ini dengan mengoptimalkan serapan anggaran dari kementerian dan lembaga (K/L) yang belum terserap hingga Oktober 2025. 

“Kami akan mengevaluasi belanja K/L yang belum terserap. Dana tersebut akan dialihkan untuk mendukung program bansos yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, tambahan bansos minyak goreng 2 liter ini diperkirakan membutuhkan anggaran tambahan sekitar Rp500 miliar. 

Penambahan ini akan diberikan selama dua bulan, yakni Oktober dan November 2025, bersamaan dengan distribusi bansos beras 10 kg. “Kami sudah hitung, dan ini cukup manageable. Tambahan ini akan mendampingi bansos beras untuk mendukung daya beli masyarakat,” ujar Febrio.

Konteks Stimulus Ekonomi Rp16,23 Triliun

Usulan penambahan bansos minyak goreng ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun yang digelontorkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. 

Stimulus ini mencakup berbagai program, termasuk diskon pajak dan bantuan sosial, yang dirancang untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menjelaskan bahwa bansos beras 10 kg yang diberikan selama dua bulan (Oktober-November 2025) merupakan bagian dari uji coba awal. 

Jika dianggap masih kurang, pemerintah siap menambah alokasi bansos pada Desember 2025. “Bansos beras 2 kali 10 kg itu baru percobaan pertama. Kalau kurang, nanti di Desember kami tambah lagi,” katanya.

Penambahan minyak goreng dalam paket bansos ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting dalam kebutuhan rumah tangga, dan kenaikan harganya dalam beberapa tahun terakhir telah memberi tekanan tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Dampak bagi Masyarakat dan Ekonomi

Penambahan bansos minyak goreng ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Dengan harga minyak goreng yang masih fluktuatif, bantuan ini diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengorbankan kebutuhan lainnya. 

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan di pasar dengan meningkatkan daya beli masyarakat.

Menurut Said Abdullah, penambahan bansos ini juga menjadi sinyal positif bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kalau usulan ini disepakati, postur RAPBN 2026 akan lebih mudah disepakati,” ujarnya sambil berkelakar, menunjukkan optimisme terhadap kerja sama antara DPR dan pemerintah.

Namun, beberapa pihak mengingatkan bahwa implementasi bansos ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa bansos kadang-kadang tidak sampai ke tangan yang berhak karena masalah logistik atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan mekanisme distribusi yang transparan dan efisien.

Langkah ke Depan

Dengan persetujuan Menkeu Purbaya, langkah selanjutnya adalah menyusun skema teknis untuk distribusi bansos minyak goreng ini. 

Pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Sosial, untuk memastikan bansos ini dapat tersalurkan dengan baik pada Oktober-November 2025.

Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau efektivitas program ini dan mengevaluasi apakah diperlukan penambahan alokasi bansos di masa mendatang. Purbaya menegaskan bahwa fleksibilitas anggaran akan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program ini. “Kami akan terus pantau serapan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Jika diperlukan, kami siap menyesuaikan,” tuturnya.

Kesimpulan

Persetujuan Menkeu Purbaya atas usulan DPR untuk menambah bansos minyak goreng 2 liter per bulan menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini tidak hanya memperkuat program bansos pangan, tetapi juga mencerminkan sinergi antara DPR dan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi. 

Dengan anggaran tambahan sekitar Rp500 miliar, bansos ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada efektivitas distribusi dan pengawasan. Masyarakat berharap bansos ini dapat benar-benar sampai ke tangan yang berhak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. 

Dengan komitmen bersama antara pemerintah dan DPR, diharapkan langkah ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.