Kenapa Timor Leste Keluar dari Indonesia? Sejarah Lengkap dan Fakta Aslinya

ElangUpdate - 8 Februari 2026 –  Timor Leste, atau yang lebih dikenal sebagai Timor Timur saat menjadi bagian dari Indonesia, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan perjuangan, konflik, dan transformasi politik. 

Sebagai negara muda di Asia Tenggara, Timor Leste berhasil merdeka pada 20 Mei 2002 setelah melalui proses panjang yang melibatkan penjajahan asing, integrasi paksa, dan perlawanan rakyat. 

Artikel ini akan mengupas secara mendalam sejarah Timor Leste dari masa pra-kolonial hingga kemerdekaannya, dengan fokus pada alasan mengapa wilayah ini akhirnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Berdasarkan fakta historis, perpisahan ini bukan hanya hasil dari dinamika internal, tetapi juga tekanan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia yang masif.

Asal-Usul dan Masa Kolonial Awal

Sejarah Timor Leste dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pulau Timor, yang terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara, telah dihuni oleh masyarakat Austronesia dan Melanesia sejak ribuan tahun lalu. 

Bukti arkeologis menunjukkan bahwa penduduk asli pulau ini mengembangkan masyarakat agraris dengan sistem pertanian subsisten, berburu, dan perdagangan rempah-rempah. 

Nama "Timor" sendiri disebutkan dalam naskah kuno Majapahit seperti Nagarakretagama pada abad ke-14, yang menggambarkan pulau ini sebagai wilayah perdagangan penting di Nusantara.

Masa kolonial dimulai pada awal abad ke-16 ketika Portugis tiba di pulau Timor untuk mencari rempah-rempah dan rute perdagangan ke Asia Timur. 

Pada 1520, Portugis mendirikan pos perdagangan di Lifau, yang kini bagian dari distrik Oecusse. Mereka secara bertahap menguasai bagian timur pulau, sementara Belanda mengambil alih bagian barat pada 1613. 

Konflik antara kedua kekuatan kolonial ini berlangsung berabad-abad, hingga akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Lisboa pada 1859. 

Perjanjian ini membagi pulau Timor menjadi dua: bagian timur tetap di bawah Portugis (Timor Portugis), dan bagian barat menjadi koloni Belanda (Timor Belanda).

Pendudukan Portugis selama hampir 450 tahun membawa pengaruh budaya yang mendalam, termasuk penyebaran agama Katolik yang kini menjadi agama mayoritas (sekitar 97% penduduk). 

Namun, administrasi kolonial Portugis sering kali absen dan eksploitatif, dengan fokus pada perdagangan cendana dan kopi. Pada masa Perang Dunia II, Jepang menduduki Timor Timur dari 1942 hingga 1945, menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk lokal akibat kelaparan dan kekerasan.

Setelah perang, Portugis kembali menguasai wilayah ini, tetapi ketidakstabilan politik di Portugal pada 1974 dikenal sebagai Revolusi Anyelir memicu proses dekolonisasi di seluruh koloninya, termasuk Timor Portugis.

Periode Transisi dan Deklarasi Kemerdekaan Awal

Revolusi Anyelir di Portugal membuka jalan bagi kemerdekaan koloni-koloninya. Di Timor Portugis, hal ini memicu munculnya berbagai partai politik yang mewakili aspirasi berbeda. 

Pada 1974, partai-partai seperti Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), União Democrática Timorense (UDT), dan Associação Popular Democrática Timorense (Apodeti) terbentuk. Fretilin, yang berideologi kiri dan nasionalis, menuntut kemerdekaan penuh. 

UDT menginginkan transisi bertahap di bawah pengawasan Portugal, sementara Apodeti cenderung pro-integrasi dengan Indonesia.

Konflik internal meletus pada Agustus 1975 ketika UDT, yang didukung tuan tanah dan pegawai Portugis, berusaha mengkudeta Fretilin. 

Perang saudara singkat ini menyebabkan ribuan korban dan pengungsi. Fretilin akhirnya menguasai Dili dan mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste pada 28 November 1975, dengan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden pertama. 

Deklarasi ini didukung oleh beberapa negara seperti Tiongkok dan Kuba, tetapi ditolak oleh kelompok pro-integrasi yang pada 30 November 1975 mengeluarkan Deklarasi Balibo, meminta bantuan Indonesia untuk "menyelamatkan" wilayah dari Fretilin yang dituduh komunis.

Saat itu, Indonesia di bawah Presiden Soeharto khawatir akan penyebaran komunisme di perbatasan, terutama setelah jatuhnya Saigon pada 1975. 

Operasi intelijen seperti Operasi Komodo (1974) telah memetakan situasi politik di Timor Timur. Dukungan dari Amerika Serikat dan Australia yang melihat integrasi sebagai benteng anti-komunis mendorong Indonesia untuk bertindak.

Invasi Indonesia dan Integrasi Timor Timur

Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan Operasi Seroja, invasi militer besar-besaran ke Timor Timur. Pasukan Kopassandha dan marinir mendarat di Dili, menewaskan ribuan warga sipil dan pemimpin Fretilin. 

Invasi ini dikecam oleh PBB melalui Resolusi Majelis Umum 31/53, yang menuntut penarikan pasukan Indonesia. Namun, hanya Australia yang secara resmi mengakui integrasi Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia pada 17 Juli 1976.

Selama 24 tahun pendudukan (1975-1999), Timor Timur mengalami represi militer yang brutal. Estimasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste menyebutkan 90.000 hingga 202.000 korban jiwa akibat kekerasan, kelaparan, dan penyakit. 

Perlawanan bersenjata Fretilin berlanjut hingga 1979, ketika pemimpin Xanana Gusmão beralih ke perjuangan gerilya dan diplomasi. 

Gusmão ditangkap pada 1992 dan dipenjara di Jakarta, tetapi menjadi simbol perlawanan.

Peristiwa Santa Cruz pada 12 November 1991 menjadi titik balik. Pembantaian 250-300 demonstran pro-kemerdekaan oleh tentara Indonesia di pemakaman Santa Cruz, Dili, direkam dan menyebar ke dunia, memicu kecaman internasional. 

Insiden ini, bersama dengan pelanggaran HAM lainnya seperti di Liquica (1999), memperkuat propaganda Fretilin untuk menekan Indonesia di forum global. 

Pada 1996, José Ramos-Horta dan Carlos Belo menerima Nobel Perdamaian atas upaya damai mereka.

Timeline Penting Sejarah Timor Leste

1. Abad ke-16 – Portugis mulai menjajah wilayah Timor Timur dan menjadikannya koloni penting di Asia Tenggara.
2. 1859 – Perjanjian Lisboa menegaskan pembagian Pulau Timor antara Belanda (Timor Barat) dan Portugis (Timor Timur).
3. 1942–1945 – Pendudukan Jepang selama Perang Dunia II mengguncang stabilitas di Timor Timur.
4. 1974 – Revolusi Anyelir di Portugal membuka jalan bagi proses dekolonisasi di Timor Timur.
5. 28 November 1975 – Partai Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur.
6. 7 Desember 1975 – Indonesia melancarkan invasi besar-besaran melalui Operasi Seroja.
7. 17 Juli 1976 – Timor Timur resmi diintegrasikan ke dalam Indonesia sebagai provinsi ke-27.
8. 12 November 1991 – Tragedi Pembantaian Santa Cruz terjadi di Dili, menewaskan ratusan warga sipil.
9. 1996 – Aktivis José Ramos-Horta dan Uskup Carlos Belo menerima Nobel Perdamaian atas perjuangan mereka.
10. 30 Agustus 1999 – Referendum PBB digelar, 78,5% rakyat memilih merdeka dari Indonesia.
11. 20 Mei 2002 – Timor Leste resmi meraih kemerdekaan penuh dan diakui sebagai negara berdaulat.

Era Reformasi Indonesia dan Referendum 1999

Krisis moneter Asia 1997 dan jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 membuka era reformasi di Indonesia. Presiden B.J. Habibie, yang naik tahta, menghadapi tekanan domestik dan internasional untuk menyelesaikan isu Timor Timur. 

Pada Januari 1999, Habibie mengusulkan otonomi khusus atau referendum kemerdekaan. Pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani kesepakatan di New York di bawah mediasi PBB untuk referendum yang diawasi UNAMET (United Nations Mission in East Timor).

Referendum digelar pada 30 Agustus 1999 dengan partisipasi 98,5% pemilih. Hasilnya: 78,5% memilih kemerdekaan, 21,5% otonomi. Namun, euforia cepat berubah menjadi kekacauan. 

Milisi pro-integrasi, didukung TNI, melancarkan serangan balasan, membunuh 1.400 orang dan mengungsi 300.000 ke Timor Barat. Infrastruktur hancur total. 

PBB mengerahkan INTERFET (International Force for East Timor) pada 20 September 1999, dipimpin Australia, untuk memulihkan ketertiban.

Pada Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membatalkan dekrit integrasi 1976. Timor Timur dikelola UNTAET hingga kemerdekaan penuh pada 2002, dengan Xanana Gusmão sebagai presiden pertama dan Ramos-Horta sebagai perdana menteri.

Alasan Utama Timor Leste Keluar dari NKRI

Perpisahan Timor Leste dari NKRI bukanlah keputusan mendadak, melainkan akumulasi faktor historis, politik, dan sosial. Berikut alasan utamanya:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Sistematis: Selama 24 tahun, pendudukan Indonesia ditandai dengan kekerasan massal, penyiksaan, dan pembantaian. Komisi Kebenaran memperkirakan 70% kematian disebabkan pasukan Indonesia. Insiden seperti Santa Cruz menjadi katalisator global, membuat Indonesia kehilangan dukungan internasional.
2. Perlawanan Rakyat dan Identitas Nasional: Mayoritas penduduk Timor Timur merasa asing dengan budaya Jawa-sentris Indonesia. Pengaruh Portugis dan Katolik memperkuat identitas terpisah. Fretilin dan CNRT (Conselho Nacional de Resistência Timorense) memobilisasi perlawanan, dari gerilya hingga diplomasi.
3. Tekanan Internasional dan Peran PBB: PBB mengakui Timor Timur sebagai wilayah non-otonom sejak 1975. Dukungan dari Portugal, Australia, dan AS (pasca-Perang Dingin) memaksa Indonesia mengadakan referendum. Krisis 1999 mempercepat intervensi INTERFET.
4. Krisis Politik di Indonesia: Reformasi 1998 melemahkan rezim Orde Baru. Habibie melihat pelepasan Timor Timur sebagai cara menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, meski dikritik domestik.
5. Faktor Ekonomi dan Sumber Daya: Pendudukan gagal membawa pembangunan merata; kemiskinan dan degradasi lingkungan justru meningkat. Aspirasi kemerdekaan juga didorong keinginan mengelola sumber daya seperti minyak di Laut Timor secara mandiri.

Alasan-alasan ini saling terkait, menciptakan momentum tak terelakkan untuk kemerdekaan. Referendum 1999 menjadi puncak dari perjuangan panjang yang menewarkan rakyat Timor Leste hak menentukan nasib sendiri.

Setelah Kemerdekaan: Tantangan dan Hubungan dengan Indonesia

Sejak 2002, Timor Leste telah membangun identitas sebagai negara berdaulat dengan ibu kota Dili. Konstitusi semi-presidensial diadopsi, dengan bahasa Tetun dan Portugis sebagai resmi, sementara Indonesia tetap bahasa kerja. 

Ekonomi bergantung pada minyak dan gas dari Timor Gap, meski tantangan seperti kemiskinan (sekitar 42% penduduk di bawah garis kemiskinan pada 2023) dan ketergantungan bantuan internasional masih ada. 

Timor Leste bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-191 dan berupaya masuk ASEAN.

Hubungan dengan Indonesia membaik pasca-kemerdekaan. Tragedi 1999 menjadi luka bersama, tetapi dialog seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (2005-2008) membuka rekonsiliasi. 

Saat ini, perdagangan bilateral meningkat, dengan Indonesia sebagai mitra utama. Namun, isu perbatasan seperti Oecusse dan hak korban HAM tetap menjadi agenda.

Kesimpulan

Sejarah Timor Leste adalah kisah ketangguhan sebuah bangsa kecil melawan penjajahan dan represi. Dari koloni Portugis hingga integrasi paksa ke NKRI, perjuangan rakyatnya mencapai puncak pada referendum 1999. 

Alasan keluarnya dari Indonesia pelanggaran HAM, perlawanan identitas, tekanan global, krisis politik, dan aspirasi ekonomi menggambarkan betapa kompleksnya dinamika pasca-kolonial. 

Kini, di usia ke-23 kemerdekaannya, Timor Leste menjadi inspirasi bagi gerakan dekolonisasi, sambil terus membangun masa depan damai dengan tetangganya, termasuk Indonesia. 

Perjalanan ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hak penentuan nasib sendiri dalam hubungan internasional.